Nagari Batu Balang

Batu Balang, Wali Nagari Batu Balang Hadiri Rapat Koordinasi (Rakor) Wali Nagari/ Kepala Desa Tahun 2023 yang dilaksanakan di Hotel Truntum Padang selama dua hari 30 dan 31 Agustus 2023,(30/08).

Gubenur Sumatera barat mengatakan agar setiap Nagari untuk terus berupaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat, melalui edukasi dan juga pendampingan, agar masyarakat makin maju dan berdaya saing. Sehingga berbagai permasalahan yang ada di Nagari/Desa, seperti masalah ekonomi, kemiskinan dan berbagai persoalan lainnya dengan mempertimbangkan potensi sumber daya dan kearifan lokal, akan terus mengalami peningkatan. Serta agar berbagai permasalahan yang ada di Nagari harus menggandeng dan bekerjasama bersama pihak ketiga sebagai implementasi dari pentahelix,  yakni pemerintah akademisi dan badan usaha,  bersatu padu memajukan berbagai potensi lokal yang ada di Nagari.

Dalam sambutannya Gubernur juga menyampaikan bahwa pengelolaan Dana Nagari/Desa oleh Pemerintah Nagari/Desa bertujuan untuk mensejahterakan masyarakat nagari/desa mengingatkan pentingnya sinkronisasi program pembangunan di Nagari/Desa dengan program di tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota, agar Dana Nagari/Desa berdampak maksimal bagi masyarakat serta menjadi pembicara utama dalam Rapat Koordinasi (Rakor) antara Pemprov Sumbar dengan Wali Nagari/Kepala Desa Tahun 2023, juga dilanjutkan prosesi Penandatanganan Nota Kesepakatan antara Pemprov Sumbar dengan Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sumbar tentang Pelaksanaan Tugas dan Fungsi terhadap Pengawalan dan Pengawasan Pengelolaan Dana Nagari/Desa di Provinsi Sumatera Barat.

Gubernur menyebutkan, demi terwujudnya kesejahteraan bagi warga nagari/desa melalui penggunaan dana nagari/desa, maka diperlukan komitmen dan integritas wali nagari/kepala desa dalam merencanakan dan merealisasikan program pembangunan di daerah masing-masing. Sehingga, tema rakor yang dipilih, yaitu “Wujudkan Percepatan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat di Nagari/Desa untuk Mencapai Sumatera Barat Madani, Unggul, dan Berkelanjutan, bermuara pada keberhasilan yang optimal.”

“Selain itu, tentu kita sangat mengapresiasi peran Kejaksaan dan Aparat Penegak Hukum (APH) lainnya, yang ikut mengawal pengelolaan dana nagari/desa. Khususnya Kejaksaan Tinggi Sumbar, yang bahkan telah menyediakan 200 Rumah Restorasi Justice, yang bisa dimaksimalkan oleh Pemerintah Nagari dan Desa, sebagai sarana konsultasi agar pengelolaan dana nagari/desa tidak menimbulkan masalah di kemudian hari,” ucap Gubernur lagi.

Ada pun dalam sambutannya, Kepala Kejati (Kajati) Sumbar, Asnawi mengungkapkan, sebelumnya Kejaksaan Agung telah menjalin kerja sama dengan Kementerian Desa dalam pengawasan pengelolaan dana desa secara nasional. Melalui kerja sama ini, Kejaksaan ingin memastikan kehadirannya di tengah-tengah masyarakat, dalam mengawal pembangunan melalui pemaksimalan dana desa.

“Pengawasan dilakukan untuk menjaga wali nagari atau kepala desa, agar tetap berjalan di dalam koridor yang berlaku dalam pengelolaan dana desa. Sebab, kita menyadari, wali nagari atau kepala desa belum tentu ahli keuangan dan administrasi. Oleh karena itu, jika wali nagari membutuhkan konsultasi agar pengelolaan dana desa tidak menyalahi aturan, maka kejaksaan selalu hadir untuk itu, dan akan setia mengawal pengelolaan dana desa agar kepentingan masyarakat dapat terpenuhi,” sebut Asnawi.

(Redaksi Batu Balang)